rss_feed

Desa Rarang Selatan

Jalan Raya Rarang Selatan - Rarang
Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat
Kode Pos 83663

call 081918326088| mail_outline pemdes.rarangselatan@gmail.com

  • MARYUN

    Kepala Desa

  • MASNIADI

    Sekretaris Desa

  • MUHAMMAD, S.PD

    Kepala Seksi Pemerintahan

  • SAPTIAWAN

    Kepala Seksi Kesejahteraan

  • MUNGGAH

    Kepala Seksi Pelayanan

  • MURNIATI

    Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum

  • SAPTA WIJAYA

    Kepala Urusan Keuangan

  • SUANDI

    Kepala Urusan Perencanaan

  • SENIRAH

    Kepala Wilayah Kandang

  • RUSMAN

    Kepala Wilayah Seganteng

  • NASRUDIN

    Kepala Wilayah Jeruk

  • JUNAIDI

    Kepala Wilayah Kamput

  • SAHMAN

    Kepala Wilayah Dasan Bagik

  • SYAFRUDIN

    Kepala Wilayah Gunung Nangka

  • SITI MARIANA

    Staf Kepala Seksi Pemerintahan

  • NURAINI

    Staf Kepala Seksi Kesejahteraan

  • NURUDDIN

    Staf Kepala Urusan Perencanaan

settings Pengaturan Layar

fingerprint

3.436 views

Pengunjung Hari Ini

92.49 %
Kemarin 3.715 views

router OpenSID 22.01-premium-rev02

  • lock Login Aplikasi
    Halaman Administrator

  • print Layanan Mandiri
    Permohonan Surat, Cetak KK, dll

  • room Lokasi Kantor
    Desa Rarang Selatan

Selamat Datang di Website Resmi Desa Rarang Selatan Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat Kode Pos 83663 -- selengkapnya... Jadwal Pembagian Bantuan Sosial Tunai (BST) di Kantor Desa Rarang Selatan pada Hari Rabu, 22 Oktober 2020 Jam 15.00 Wita Assalamualaikum wr.wb, Diinformasikan kepada seluruh warga masyarakat Desa Rarang Selatan untuk Pencetakan KTP melalui Aplikasi BAKSO ntuk sementara ditutup sampai dengan waktu yang belum ditentukan. Terima Kasih
fingerprint
Jalan Panjang Terwujudnya DTKS

10 Jan 2022 06:53:01 28 Kali

rarangselatan.desa.id - Sering masyarakat bertanya dari mana sumber data awal para penerima bantuan sosial yang saat ini sedang berjalan. Satu hal yang sering jadi salah kaprah di masyarakat adalah mereka beranggapan bahwa kalau namanya tercatat dalam (DTKS) Data Terpadu Kesejahteraan Sosial itu artinya mereka akan mendapatkan sejumlah bantuan yang diidamkan selama ini. Yang benar adalah program bantuan sosial akan mengambil data awal dari DTKS. Mengapa DTKS menjadi rujukan Pemerintah dalam mengambil data? Jawabannya adalah karena saat ini DTKS adalah satu – satunya sumber data resmi yang mana di dalamnya berisi data keluarga pra sejahtera hasil dari pengembangan dari BDT (Basis Data Terpadu). Untuk lebih jelasnya silahkan disimak sejarah DTKS di Indonesia di bawah ini : # Tahun 2005 : BPS (Badan Pusat Statistik) melakukan PSE (Pendataan Sosial Ekonomi). Kegiatan ini merupakan sensus ekonomi pertama di Indonesia gunanya untuk mendata : 1. RTSM (Rumah Tangga Sangat Miskin) 2. RTM (Rumah Tangga Miskin) 3. RTHM (Rumah Tangga Hampir Miskin) Hasil pendataan sensus ekonomi ini digunakan untuk penyaluran 2 bantuan sosial, yaitu BLT (Bantuan Langsung Tunai) dan PKH (Program Keluarga Harapan). Untuk PKH sendiri mulai dilaksanakan di tahun 2007 dengan jumlah penerima sekitar 500.000 RTSM yang tersebar di 7 provinsi. # Tahun 2008 : Data hasil sensus ekonomi tersebut dimutakhirkan untuk pertama kali yang mana kegiatan tersebut dinamakan sebagai PPLS (Pendataan Program Perlindungan Sosial) # Tahun 2011 : PPLS diadakan kembali dan pendataan yang dilakukan lebih banyak lagi karena mencakup hingga 40 % rumah tangga menengah ke bawah. Data yang digunakan adalah hasil PSE di tahun 2005 dan memanfaatkan hasil sensus penduduk di tahun 2010. Pendataan ini mencatat informasi lengkap nama dan alamat RTS (Rumah Tangga Sasaran). Hasil dari PPLS tahun 2011 oleh BPS kemudian diserahkan kepada TNP2K (Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan) untuk dijadikan sebagai BDT (Basis Data Terpadu). BDT inilah yang kemudian digunakan untuk berbagai macam program bantuan dan perlindungan sosial antara tahun 2012 hingga tahun 2014. Saat ditangani oleh TNP2K, mulai dipergunakan peringkat kemiskinan yang lebih dikenal sebagai Desil untuk mengkategorikan kelompok kemiskinan. Sejak itulah rumah tangga miskin dikelompokan dalam Desil 1, Desil 2, Desil 3 dan Desil 4. Tujuannya adalah supaya lebih fokus pada segmen populasi terbawah. # Tahun 2015 : BDT hasil pendataan PPLS di tahun 2011 kembali dimutakhirkan oleh BPS dengan kegiatan PBDT (Pemutakhiran Data Terpadu). Untuk mempertajam hasil pendataan, salah satu mekanisme PBDT adalah dilakukannya FKP (Forum Konsultasi Publik) yaitu suatu cara untuk melibatkan partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam merumuskan peraturan atau kebijakan. # Tahun 2016 : Data Terpadu yang sudah dimutakhirkan tersebut kemudian diolah oleh Tim Kelompok Kerja (Pokja) Data dari berbagai Kementerian / Lembaga kemudian berdasarkan Kepmensos 32/HUK/2016 tentang Penetapan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin sebanyak 92.994.742 jiwa, diserahkan ke Kementerian Sosial melalui PUSDATIN KESOS (Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial). Penyerahan Data Terpadu ini sesuai dengan amanat UU No 13 Tahun 2011. Sejak saat itulah pengelolaan Data Terpadu berada di bawah Kementerian Sosial melalui PUSDATIN KESOS yang mana untuk tanggung jawab pemutakhiran Data Terpadu diserahkan kepada Pemerintah Daerah karena Pemerintah Daerah dianggap lebih memahami kondisi warganya. # Tahun 2017 : Di tahun ini mulai diluncurkan sebuah aplikasi SIKS NG (Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation). Aplikasi ini digunakan untuk mengelola Data Terpadu yang diberi nama DT-PPFM dan OTM (Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin Dan Orang Tidak Mampu) serta Data Program Perlindungan Sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Bantuan Sosial Pangan meliputi Program Beras Sejahtera (Rastra) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Penetapan Data Terpadu dilakukan 2 kali dalam setahun. # Tahun 2018 : Data Terpadu ditetapkan 1 kali dama setahun melalui SK Menteri Sosial Nomor 71/HUK/2018 ditetapkan DT-PPFM dan OTM sebanyak 98.195.551 jiwa berbasis keluarga dan sebanyak 422.631 jiwa berbasis non keluarga. # Tahun 2019 : Dilakukan 3 kali penetapan melalui SK Menteri Sosial Nomor 8/HUK/2019 sebanyak 99.359.312 jiwa berbasis keluarga dan 509.041 jiwa berbasis non keluarga, SK Menteri Sosial Nomor 84/HUK/2019 sebanyak 98.111.085 jiwa berbasis keluarga dan 582.931 jiwa berbasis non keluarga, dan SK Menteri Sosial Nomor 133/HUK/2019 sebanyak 98.608.619 jiwa berbasis keluarga dan 615.646 jiwa berbasis non keluarga. Di tahun ini dikeluarkan Peraturan Menteri Sosial nomor 5 Tahun 2019 tentang pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Melalui peraturan ini pengelolaan data terpadu diperluas bukan hanya data fakir miskin saja tetapi juga meliputi data kesejahteraan sosial lainnya yaitu Data Bantuan Sosial, PPKS (Data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial), dan PSKS (Data Potensi Dan Sumber Kesejahteraan Sosial). # Tahun 2020 : Di tahun ini penetapan DTKS mengalami perubahan dari sebelumnya 2 kali dalam setahun menjadi 4 kali dalam setahun yaitu bulan Januari, April, Juli dan Oktober. Dari informasi di atas, kita bisa tahu bahwa Pemerintah sudah berusaha melakukan upaya pemutakhiran Data Terpadu dan kita juga akhirnya bisa memahami betapa sangat pentingnya sebuah data itu dimutakhirkan. Data yang dimutakhirkan akan membuat penerima manfaat dari sejumlah bantuan sosial akan tepat sasaran. Sebaliknya jika data tersebut sama sekali tidak pernah dimutakhirkan maka yang terjadi adalah munculnya anomali data. Yang harus masyarakat pahami adalah di saat mereka melakukan Mekanisme Pemutakhiran Mandiri, masyarakat harus jujur dalam memberikan informasi yang sebenarnya. Dokumen pribadi maupun keluarga juga harus yang sudah termutakhirkan sehingga tidak terjadi nama yang sama dalam 2 dokumen kependudukan yang berbeda. Jangan sampai ada anak yang sudah menikah tapi namanya masih ada dalam Kartu Keluarga orang tuanya dan anak tersebut juga memiliki Kartu Keluarga atas nama dia dan pasangannya. Begitu juga dengan pihak Pemerintah Desa, sudah seharusnya lebih peduli dalam melakukan pemutakhiran data atas warganya. Bukan hanya mengusulkan warga miskin baru ke dalam DTKS namun juga harus melakukan pemutakhiran atas warganya yang sudah ada dalam DTKS karena bisa jadi kondisi ekonominya sudah lebih sejahtera. Keterbukaan kepada publik dan perlakuan yang obyektif akan menumbuhkan kepercayaan dari warganya tanpa harus diminta. Semoga dengan adanya informasi ini bisa mencerahkan semua pihak yang terlibat baik langsung atau tidak langsung terhadap pemutakhiran DTKS. Jakarta, 4 Februari 2021

Sumber : dtks.kemensos.go.id

business
Kirim Komentar

Untuk artikel ini

person
stay_current_portrait
mail
chat

account_circle Aparatur Desa

share Sinergi Program

event Agenda


MUSDES RKPDes 2018
  • date_range 01 Desember 2015 00:00:00
    place Lokasi :
    account_circle Koordinator :

Pengobatan Gratis Massal
  • date_range 01 Desember 2015 00:00:00
    place Lokasi :
    account_circle Koordinator :

Rapat Koordinasi SID
  • date_range 01 Desember 2015 00:00:00
    place Lokasi :
    account_circle Koordinator :

Undangan Seminar
  • date_range 01 Desember 2015 00:00:00
    place Lokasi :
    account_circle Koordinator :

Undangan Rapat
  • date_range 01 Desember 2015 00:00:00
    place Lokasi :
    account_circle Koordinator :

Rapat Koordinasi Lengkap
  • date_range 01 Desember 2015 00:00:00
    place Lokasi :
    account_circle Koordinator :

Pelatihan Penguatan Kapasitas Petugas Registrasi Adminduk
  • date_range 01 Desember 2015 00:00:00
    place Lokasi :
    account_circle Koordinator :

Undangan Whorksop
  • date_range 29 Agustus 2018 01:30:00
    place Lokasi : Lesehan Carpio Aikmel Lombok Timur
    account_circle Koordinator : Kepala Urusan Kesejahteraan

Sangkep Desa
  • date_range 03 September 2018 01:30:00
    place Lokasi : Aula Kantor Desa Suradadi
    account_circle Koordinator : Muhammad, S.Pd.

Perekaman E-KTP
  • date_range 13 Maret 2019 02:00:00
    place Lokasi : Kantor Desa Rarang Selatan
    account_circle Koordinator : Muhammad, S.Pd.

Sosialisasi Perbub No 17 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Aset Desa
  • date_range 02 Desember 2019 01:00:00
    place Lokasi : Aula Kantor Bappeda Kab. Lotim (Kantor Bupati, Lantai III)
    account_circle Koordinator : Kepala Desa

Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Perangkat Desa (Kepala Wilayah Seganteng dan Kepala Wilaya
  • date_range 08 Januari 2020 01:30:00
    place Lokasi : Kantor Desa Rarang Selatan
    account_circle Koordinator : Sekretaris Desa

Undangan
  • date_range 16 Januari 2020 01:30:00
    place Lokasi : Aula Kantor Desa Suradadi
    account_circle Koordinator : LPA

Rapat Evaluasi dan Koordinasi PPKD dan POKJA ADMINDUK
  • date_range 22 Januari 2020 01:30:00
    place Lokasi : Aula Kantor Desa Rarang Selatan
    account_circle Koordinator : Kasi. Pemerintahan

Rapat Evaluasi dan Koordinasi Kader Posyandu
  • date_range 25 Januari 2020 01:30:00
    place Lokasi : Aula Kantor Desa Rarang Selatan
    account_circle Koordinator : Kasi. Pemerintahan

Rapat Pembentukan Petugas Pendataan BLT Desa
  • date_range 23 April 2020 02:00:00
    place Lokasi : Kantor Desa Rarang Selatan
    account_circle Koordinator : Tim Relawan Covid-19

Pembagian Paket Sembako JPS Gemilang Tahap II
  • date_range 05 Juni 2020 06:00:00
    place Lokasi : Kantor Desa Rarang Selatan
    account_circle Koordinator : Kasi. Kesra

Pembagian BST Tahap 9
  • date_range 30 November 2020 08:00:00
    place Lokasi : Kantor Desa Rarang Selatan
    account_circle Koordinator : Kasi. Kesra

Pameran Inovasi Daerah Provinsi NTB
  • date_range 17 September 2021 06:59:15
    place Lokasi : Halaman Kantor Bappeda Provinisi
    account_circle Koordinator : Kasi. Pemerintahan

insert_photo Album Galeri

assessment Statistik Desa

contacts Info Media Sosial

map Wilayah Desa

Alamat : Jalan Raya Rarang Selatan - Rarang
Desa : Rarang Selatan
Kecamatan : Terara
Kabupaten : Lombok Timur
Kodepos : 83663
Telepon : 081918326088
Email : pemdes.rarangselatan@gmail.com

folder Arsip Artikel


assessment Statistik Pengunjung

Hari ini:3.436
Kemarin:3.715
Total Pengunjung:2.640.678
Sistem Operasi:Unknown Platform
IP Address:54.80.249.22
Browser:Tidak ditemukan

message Komentar Terkini

  • person gunawan

    date_range 29 Agustus 2021 14:43:24

    saya pengen punya aplikasi pengecekan data keluarga [...]
  • person Suprihatin

    date_range 24 Agustus 2021 07:38:21

    Saya sudah ,mengajukan dan memenuhi persyaratan dalam [...]
  • person Lilis arsita

    date_range 24 Agustus 2021 04:41:54

    Saya dari kecamatan tambelang kabupaten bekasi desa [...]
  • person Maskanah

    date_range 13 Agustus 2021 08:19:01

    Apakh syh dapat pkh [...]
  • person Maskanah

    date_range 13 Agustus 2021 08:18:15

    Apakh syh dapat pkh [...]
  • person RAHMAT HIDAYAT

    date_range 09 Agustus 2021 18:32:35

    Saya mau daftar KARTU BPJS ONLINE [...]
  • person Serius zai

    date_range 08 Agustus 2021 08:19:58

    File [...]
  • person Muhammad Riduan

    date_range 04 Agustus 2021 12:51:07

    Kami kedanpak,,knpa kami tidak dpt bantuan [...]
  • person Peri hidayat

    date_range 30 Juli 2021 17:44:52

    Saya mau tanya, saya pernah diminta mengumpulkan Ktp [...]
  • person Peri hidayat

    date_range 30 Juli 2021 17:43:51

    Saya mau tanya, saya pernah diminta mengumpulkan Ktp [...]

reorder FB Desa Rarang Selatan

TRANSPARANSI ANGGARAN
Sumber Data : Siskeudes
insert_chart
APBDes 2021 Pelaksanaan

Realisasi | Anggaran

PENDAPATAN
Rp. 0 | Rp. 1,662,055,707
0 %
BELANJA
Rp. 0 | Rp. 1,662,055,707
0 %
insert_chart
APBDes 2021 Pendapatan

Realisasi | Anggaran

Hasil Aset Desa
Rp. 0 | Rp. 19,200,000
0 %
Lain-Lain Pendapatan Asli Desa
Rp. 0 | Rp. 11,000,000
0 %
Dana Desa
Rp. 0 | Rp. 1,052,522,000
0 %
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi
Rp. 0 | Rp. 84,063,082
0 %
Alokasi Dana Desa
Rp. 0 | Rp. 495,270,625
0 %
insert_chart
APBDes 2021 Pembelanjaan

Realisasi | Anggaran

BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA
Rp. 0 | Rp. 654,126,707
0 %
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
Rp. 0 | Rp. 761,979,000
0 %
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
Rp. 0 | Rp. 32,000,000
0 %
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Rp. 0 | Rp. 20,400,000
0 %
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA
Rp. 0 | Rp. 193,550,000
0 %