rarangselatan.desa.id - Lombok Timur, Talikanews.com – Banyaknya Kepala Desa yang mengeluhkan data penerima Jaring Pengaman Sosial JPS juga pemerintah daerah setempat dan bantuan lainnya yang tumpang tindih. Membuat Sekretaris Daerah Pemkab Lotim, Drs. H.M. Juaini Taofik angkat bicara.
Melalui media sosial group WhatsApp, Juaini Taofik menyampaikan 7 poin dimulai kata salam hormat kepada para kades, dilanjutkan dengan tanggapannya terhadap keluhan para kades yang ada di Lombok Timur.
“Yth. Bapak Ibu Kades, saya menyimak diskusi Bapak-Ibu dari awal sampai akhir, izinkan kami memberikan tanggapan berikut ini,” tulisnya di salah satu WA Group Wartawan Lotim. Senin (27/04)
Juaini Taofik menyampaikan bahwa Bupati Lotim, H.M Sukiman Azmy telah menugaskannya sebagai koordinator dalam pelaksanaan Jaring Pengaman sosial (JPS) tersebut.
Dirinya tidak menampik bahwa kondisi yang dihadapi sama-sama sulit ditengah harapan masyarakat dan tekanan regulasi yang ada, di mana regulasi menghendaki seluruh penerima Jaring Pengaman Sosial tidak boleh ganda dan harus dibuktikan dengan nomor Kartu Keluarga (KK);
Terlebih hari ini, Senin, 26/4 dirinya mendapat laporan dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) bahwa sekitar 20 ribuan KK yang sudah jadi, tapi belum dibagi kepada yang punya atau warga, yang dapat dipakai sebagai dasar dalam pemberian JPS tersebut.
Bahkan sampai tadi sore sudah ada 150 an desa yang sudah selesai melakukan pendataan, lengkap dengan by name by adressnya untuk paket sembako Kabupaten.
Saat ini Pemda sudah memesan 70 ribu paket, mengingat kontrak pengadaan sembako harus disegerakan. Pemesanan itu dilakukan berdasarkan data dari Dukcapil, yang bisa diakses oleh masyarakat dengan pendekatan KK, bukan orang per orang.
Poin ke enam, Juaini Taofik menyampaikan bahwa jika dalam tahap pendistribusian pertama Pemkab belum dapat mengakomodir seluruh usulan dari masing-masing desa, karena adanya KK baru bulan januari- april maupun karena adanya KK yang belum terdaftar, maka Dukcapil akan segera menerbitkan nomer KK berdasarkan verifikasi faktual.
Baca juga: BKSDA Dianggap Pasif Atasi Penambangan di Prabu
“Cukup nomornya dulu ( tidak mesti kartunya), siapa tahu ada keterbatasan blangko. Dan terhadap KK tersebut dipastikan mendapatkan double atau ganda di bulan Mei,” kata dia.
Pada poin terakhir, Juaini Taofik mengatakan bahwa paket untuk bulan April bisa jadi akan didistribusikan pada bukan Mei, mengingat pengadaan sembako tersebut juga tidak bisa cepat.
“Ada kemungkinan paket bulan April terpaksa didistribusikan pada bulan Mei, sehinnga jaraknya tidak terlalu lama,” jelasnya.
terhadap tujuh poin tanggapan itu, Juaini Taofik mengklaim bahwa hal itu ditempuh semata-mata untuk mendekatkan harapan masyarakat bawah melalui para Kades dengan regulasi yang harus dijalankan.
Dia juga mengaku bahwa regulasi seperti itu pasti memiliki kelebihan dan kekurangan. Oleh karenanya Juaini mengajak para kades, termasuk awak Media yang ada di Lotim untuk bersama-sama menjelaskannya kepada masyarakat.
“Kami mohon peran serta kita semua untuk bersama-sama. Kami siap mensosialisasikannya kembali kepada masyarakat melalui media dan dalam bentuk surat sebagai dasar Kita semua menjalankan JPS ini, setelah semua paket ini terang benderang by name by adress Gemilang maupun Kabupaten,” tutupnya. (TN-08)
sumber : https://www.talikanews.com