Lombok Timur SR – Acara yang digelar di Pendopo dua Wakil Bupati Lombok Timur, Jumat sore (31/05/2019) lalu seharusnya acara yang dihajatkan sebagai ajang silaturahim antar awak media cetak, elektronik dan online yang bertugas di Lombok Timur dan Pemerintahan yang baru saja memenangkan Pilkada 2018 lalu, Sukiman – Rumaksi (SUKMA). Namun sayang sekali acara yang dikemas buka bersama itu suasananya sedikit tidak kondusif.
Hal itu disebabkan pernyataan yang disampaikan Wakil Bupati H Rumaksi, yang menyebut ada media oposisi sambil menyebut identitas media tersebut.
“Mana wartawannya LomboKita, silahkan media anda opisisi tapi harus proposional dalam menyajikan berita,” kata Wabup, dengan nada sedikit terangkat.
Sontak para awak media yang hadir saling pandang dan bergumam menyayangkan statemen Wakil Bupati itu.
Pemimpin Redaksi Suara Rinjani, Hasanah Efendi mengaku cukup kaget dengan statemen Wabup, semestinya tidak perlu diungkap pada moment silaturahim dan buka bersama seperti ini.
“Pak Wabup tadi kurang tepat bahasanya ke media, dan itu perspektif yang keliru. Tidak ada media oposisi, yang benar adalah media itu independent. Media bukan musuh dan bukan pula saingan bupati dan wabup saat pilkada, tapi media adalah kontrol sosial dan pemerintah. Mohonlah kawan-kawan wartawan yang ada di lingkaran penguasa agar lebih bijak membahasakan dan bisa menjembatani kalau ada masyarakat menyampaikan kritik ke pemerintahan SUKMA lewat media,” ungkapnya.
Lanjut, Master Ilmu Komunikasi ini, semoga tidak terulang lagi. Seharusnya antara media dan pemerintah bermitra dalam membangun daerah. Ini bisa jadi pembelajaran demi kemajuan Lombok Timur yang kita cintai.
“Sebenarnya kuncinya, perbaiki komunikasi. Hal ini penting untuk menjaga hubungan baik dan kemitraan dengan media. Karena pers dijamin UU pokok Pers no 40 tahun 1999 dalam melakukan kegiatan jurnalistiknya. Ada mekanisme yang ditempuh kalau merasa dirugikan dengan pemberitaan media itu,”tandasnya.
Wartawan Lombok TV, Ruhaeli mengaku sangat tidak elok Wabup Lotim menyebut ada media oposisi dalam pemerintahannya. Apalagi media yang dikatakan oposisi disebut langsung hadapan puluhan wartawan yang hadir.
Padahal satu sisi Wabup Lotim itu mempersilahkan media untuk melakukan kritik kepada pemerintahan SUKMA. Akan tapi pada sisi lainnya justru media disalahkan karena mengkritik berbagai kebijakan pemerintahan di Lotim yang saat ini.
“Aneh kan, Wabup bilang silahkan media kritik pemerintahan SUKMA, tapi satu sisi media ada yang dikatakan oposisi, padahal media itu menjalankan tugasnya sebagai fungsi kontralnya,” ujar Ruhaeli.
Seharusnya, lanjutnya, kalau memang ada media yang dianggap pemerintah saat ini kurang berkenan terhadap pemberitaannya, hendaknya Wabup bisa saja memanggil ke kantornya atau pendopo dengan baik-baik. Bukan malah justru menyebut dengan vulgar di khalayak ramai, apalagi di hadapan puluhan wartawan.
Karena pada prinsipnya media itu bebas memberikan kritikan terhadap kebijakan pemerintah yang kurang baik.Sepanjang tidak melanggar kode etik jurnalis, begitu juga pemerintah di Lotim diminta untuk jangan alergi kritik.
“Ini namanya pembunuhan karakter terhadap media namanya, tidak seharusnya seorang Wabup ngomong seperti itu,” tandas Ruhaeli.
Pimpinan Redaksi Lombokita.com Bohari Rahman menegaskan sangat disayangkan sekali dengan pernyataan Wabup Lotim yang mengatakan ada media oposisi dalam pemerintahannya. Itu tidak sepantaskan harus dikeluarkan dihadapan puluhan wartawan media yang hadir dalam kegiatan buka puasa bersama tersebut.
“Dengan menyebut ada media oposisi tentunya kami melihat kalau pemerintah Lotim saat ini alergi dengan kritikan, sehingga kami minta agar Wabup Lotim segera mencabut pernyataannya yang mengatakan media oposisi tersebut,” tegasnya.
Seharusnya, lanjut Bohari, pemerintah daerah bisa merangkul semua media yang ada di Lotim dalam rangka untuk bersama-sama membangun Lotim kearah yang lebih baik dan maju. Bukan malah ada skat-skat antara media di lingkaran kekuasan dengan diluar kekuasan.
Ditempat terpisah Sekretaris Forum Wartawan Media Online Lotim, Deki Zulkarnain meminta kepada Wabup Lotim untuk segera mencabut pernyataannya yang mengatakan media oposisi tersebut. Karena tentunya apa yang dikatakan orang nomor dua di Lotim sangat tidak elok dikeluarkan di hadapan orang banyak.
” Wabup seharusnya tidak perlu mengeluarkan pernyataan seperti itu, karena bisa meningkatkan tensi hubungan dengan media, apalagi dengan tegas menyebut nama media yang dikatakan oposisi itu sangat tidak elok,” tegasnya.
Deki juga mempertanyakan adanya wartawan dilingkaran kekuasaan dengan non kekuasaan. Ini tentunya harus menjadi perhatian pemerintah daerah agar tidak memunculkan penafsiran yang macam-macam terhadap keberadaan media di Lotim.
” Pemkab Lotim harus merangkul semua media, tidak menkotomi mana mana media pendukung dan mesia oposisi, karena akan berdampak tidak baik,”pungkasnya.(red)