Mataram, InfoPublik - Kegiatan Festival Desa Benderang Informasi Publik (DBIP) dapat menjadikan Pemerintah Desa lebih terbuka dan akomodatif.

Hal itu dikemukakan Wakil Gubernur NTB H. M. Amin dalam sambutannya ketika membuka Festival DBIP Tahun 2017 di Ballroom Hotel Lombok Raya, Selasa (28/11) kemarin.

Amin menjelaskan, di era kemajuan teknologi yang semakin canggih saat ini pelayanan publik kepada masyarakat dilakukan dengan mudah dan transparan. Siapapun dengan bebas berbicara dan menulis isi hati, pikiran dan informasi kepada dunia tanpa batas wilayah dan area. Keterbukaan itu hendaknya disambut dan diantisipasi dengan pemerintah yang terbuka pula. Terlebih pemerintahan desa harus terbuka dalam melaksanakan program kegiatannya dan pelayanan publik kepada masyarakatnya.

Dikatakan, Indonesia menduduki posisi pertama di dunia terkait indeks ketaatan dan loyalitas rakyatnya kepada pemerintah. Dengan memperoleh angka 80 poin. Bahkan indonesia dapat mengalahkan Amerika Serikat dengan 35 poin dalam hal loyalitas.

Diungkapkan pula, Jika tingkat kepatuhan ini dapat kita manfaatkan dengan baik maka bisa jadi merupakan modal membangun desa dan daerah. Begitu desa kuat maka kabupaten dan provinsi pun akan kuat.  

“Supaya tingkat kepatuhan rakyat yang sangat tinggi itu harusnya diikuti dengan pemerintahan yang terbuka dan akomodatif”, harapnya.

Menurut Amin, dengan keterbukaan itu seluruh elemen masyarakat akan dapat ikut aktif berpartisipasi menciptakan kreatifitas dan inovasi untuk memajukan pembangunan di desa.

“Dengan keterbukaan dan kemitraan yang baik, maka rakyat memiliki ruang berpatisipasi aktif dalam keseluruhan proses pembangunan, termasuk ikut bertanggungjawab mengawasi penggunaan  dana desa agar terhindar dari berbagai bentuk penyimpangan”, ungkap Amin yang diuplous sekitar 3.000 Aparat Desa yang hadir.

Dijelaskan pula, desa merupakan ujung tombak pembangunan daerah dan nasional. Disebut sebagai ujung tombak karena semua potensi pembangunan sesungguhnya berada di desa. Baik potensi ekonomi seperti pertanian, peternakan, pariwisata,  nilai-nilai sosial budaya, kegotongroyongan dan potensi hankam dan politik lainnya. Semua potensi tersebut harus dikelola dengan baik melalui kerjasama kemitraan antara pemerintah desa dan seluruh masyarakatnya, sehingga kesejahteraan dapat diwujudkan.

“Saya minta para kepala desa berani tampil membangun desa dan transparan dalam menggunakan anggaran dana desa agar penggunaannya tepat sasaran dan para kepala desanya terhindar dari masalah-masalah hukum,” pesan Amin dengan serius.

Kepala desa dan seluruh peserta yang hadir ikut diminta untuk ikut serta menjaga stabilitas ekonomi, politik, dan keamanan di NTB agar investor dapat masuk di wilayah ini. Dengan masuknya investasi  akan banyak membuka peluang usaha dan lapangan kerja bagi masyarakat sehingga berkontribusi positif  terhadap penurunan angka pengangguran dan kemiskinan.

“Mari kita jaga ketentraman, kenyamanan dan keamanan mulai dari desa dan seterusnya, karena bila kesemuanya itu bisa kita jaga maka investasi tidak akan ragu masuk ke daerah ini,” pintanya.

Ketua Komisi Informasi NTB, Ajeng Roslinda Motimori, S.Pt dalam laporannya mengatakan, Festival DBIP tahun 2017 ini akan berlangsung dari 28-30 November 2017 ini mencakup launching 16 desa model, seminar nasional bertajuk : Menurunkan angka kemiskinan melalui penerapan pemerintahan yang terbuka. Disamping itu kegiatan Gelar Budaya sebagai media mensosialisikan keterbukaan informasi publik di desa dan , serkegiatan Cerdas Tangkas guna meningkatkan pemahaman dan keterampilan PPID Desa.

Pengukuhan model DBIP se-NTB sebanyak 16 Desa yaitu : Desa Senggigi di Lombok Barat, Desa Peresak, Desa Barabali, Desa Montong Gamang di Lombok Tengah, Desa Sigar Penjalin dan Desa Gondang di Lombok Utara, serta Desa Kumbang dan Desa Rarang Selatan di Lombok Timur, Desa Leu Kabupaten Bima, Desa Uma Beringin, Desa Panda Bisa dan Desa Baru Tahan di Sumbawa, Desa Matua dan Desa Kandidi di Dompu, Desa Sapugara Bree dan Desa Labuan Lalar di KSB.

Ajeng Roslinda juga melaporkan peserta yang direncanakan sebanyak 5.000 peserta dari seluruh Desa-desa se Indonesia tidak banyak yang hadir karena musibah erupsi Gunung Agung – Bali.

“Mereka membatalkan penerbangan ke lombok. Kami maklum dan mohon maaf, manusia hanya bisa berencana tapi Allah menentukan lain”, ungkapnya.

Permintaan maaf juga disampaikan Ketua Komisi Informsi NTB ini, yang beberapa Menteri tidak hadir padahal sudah menyanggupi untuk hadir, seperti Menteri Kominfo, Menteri Desa PDT dan Transmigrasi, Ketua Komisi Informasi Pusat serta beberapa pejabat pusat lainnya.

Festival DBIP Tahun 2017 dipadati peserta dari Desa-desa se Indonesia yang menggunakan baju kaos DBIP memadati Ballroom Rinjani I, II, III, IV dan V Hotel Lombok Raya Mataram. (MC. Lombok Barat/Rasidibragi/Kus)

Sumber : http://infopublik.id/read/236187/festival-dbip-jadikan-pemerintah-desa-teruka-dan-akomodatif.html