Kementerian Sosial terus menggenjot persiapan jelang perluasan Program Keluarga Harapan (PKH) tahun 2018. 

Dari sisi data Kementerian Sosial saat ini tengah melakukan verifikasi dan validasi data. Ditargetkan, akhir Oktober 2017 ini verifikasi dan validasi basis data terpadu tersebut selesai. 

“Secara marathon saya cek keseluruhan persiapan. Mulai dari data, anggaran, pencetakan kartu, pendamping, dan lain sebagainya. Jangan sampai ada yang terlewat,” ungkap Menteri Sosial, Khofifah Indar Parawansa usai memberikan pemantapan pendamping dan operator se-Jawa Timur, di Surabaya, Rabu (13/9). 

Tahun 2017 PKH hanya menyasar 6 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM), maka tahun 2018 jumlahnya meningkat menjadi 10 juta KPM. 

Terkait kesiapan anggaran, Mensos memastikan sudah aman. Sebab, dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (R-APBN) 2018 telah dimasukkan perhitungan anggaran PKH untuk 10 juta KPM. Total anggaran yang disiapkan untuk perluasan PKH kepada 10 juta KPM ini sebanyak Rp17,4 triliun.

Begitu pula, proses pencetakan kartu keluarga sejahtera (KKS) yang memiliki fitur saving account dan e-wallet telah selesai. Dari target 10 juta kartu, telah tercetak sebanyak 13.790.000. 

“Artinya jumlah tersebut sudah lebih dari cukup. Sisanya sebagai cadangan,” ungkapnya. 

Khofifah memaparkan, proses pencetakan kartu dilakukan oleh Himbara melalui Perum PNRI. Saat ini KKS tengah memasuki fase personalisasi sebelum nantinya diaktivasi bulan Desember 2017 mendatang. 

Dalam hal kesiapan pendamping, lanjut Khofifah, selain penambahan jumlah pendamping hingga 20.000 orang Kementerian Sosial pun terus memberikan pembekalan dan bimbingan teknis agar pelaksanaan program di lapangan bisa berjalan mulus. 

“Intinya Kementerian Sosial telah siap dengan rencana perluasan Bansos Non Tunai. Saya optimistis semua berjalan dengan lancar,” tuturnya. 

Sementara itu, perihal Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang juga akan menyasar 10 juta keluarga penerima manfaat, Kementerian Sosial bersama Bulog dan Himpunan Bank Negara (BNI, Mandiri, BTN, dan BRI) pun telah siap. Sebelumnya tahun 2017, BPNT baru bisa dinikmati sebanyak 1,28 juta KPM di 44 kota. 

Dikatakan, jumlah agen bank Himbara yang memiliki warung sembako, Rumah Pangan Kita (RPK) Bulog, dan elektronik warung gotong royong (E Warong) telah lebih dari cukup. Perhitungannya, jika satu warung melayani sebanyak 250 KPM, maka hanya dibutuhkan sebanyak 40.000 warung. Sedangkan, jumlah seluruh warung saat ini jika digabung telah mencapai 85.561 warung.

Dalam kesempatan tersebut, Khofifah juga menyatakan rasa optimistisnya terhadap penurunan angka kemiskinan di Indonesia yang ditargetkan berada di kisaran 9,5 – 10 persen di tahun 2018 mendatang. Menurutnya, dengan mekanisme non tunai yang digulirkan pemerintah saat ini, program afirmasi pengurangan kemiskinan menjadi lebih tepat sasaran dan tepat waktu. 

Berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) disebutkan PKH menjadi program paling efektif dalam menurunkan angka kemiskinan dan gini rasio. “Angkanya tinggi sekali dibanding peringkat kedua dan ketiga yaitu masing-masing Program Indonesia Pintar dan subsidi listrik,” terangnya. 

Dikutip dari : http://keluargaharapan.com/kementerian-sosial-jelang-perluasan-program-keluarga-harapan-pkh-tahun-2018/