MATARAM – Selamat hari ulang tahun (HUT) Provinsi NTB ke-61 tahun. Gegap gempita perayaan seremonial pada tanggal 17 Desember kemarin, menjadi momentum untuk merefleksi kembali pembangunan di Tanah Gumi Gora. 

Beberapa kemajuan dan aku prestasi yang telah ditorehkan, patut diapresiasi. Namun masih banyak kekurangan yang harus diperbaiki kedepan. “Pemprov NTB kedepan, harus memperbaiki serta sekaligus meningkatkan kinerja pelayanan di bidang kewenangannya,” saran Bupati Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), H Musyafirin kepada Radar Lombok di HUT NTB, Selasa (17/12).

Musyafirin meminta agar pemprov meningkatkan kinerjanya, karena fakta di lapangan mengkhawatirkan orang nomor satu di KSB ini. Berbagai sektor yang menjadi kewenangan provinsi, masih jauh dari harapan. Misalnya saja dalam sektor pendidikan. Satuan pendidikan SMA/SMK merupakan kewenangan provinsi. Fakta saat ini, pengelolaannya tidak optimal. “Pendidikan tingkat SMA dan SMK belum terkelola secara memadai,” sebut Bupati. 

Pada sektor pertambangan, terutama galian C, masih banyak terjadi secara ilegal. Masalah tersebut merupakan kewenangan provinsi. Seharusnya pascakewenangan berpindah dari kabupaten/kota, penertiban penambangan galian batuan dan mineral bisa lebih baik. 

Bupati bersahaja ini kemudian menyinggung jaringan irigasi. Hal tersebut sangat dibutuhkan masyarakat, khususnya petani. Namun jaringan irigasi belum mampu dipersiapkan dengan baik dalam menyongsong musim tanam setiap tahun. “Infrastruktur juga asal-asalan, karena kurang pengawasan. Bagi hasil dan bagi program masih timpang,” kritiknya. 

Pelayanan birokrasi di lingkup Pemprov NTB, menjadi catatan buruk juga di mata Musyafirin. Dia sebagai petinggi di KSB, merasakan pelayanan birokrasi di Pemprov NTB masih berbelit-belit. “Sehingga menjadikan hal-hal tersebut, diakui atau tidak telah menurunkan derajat kebanggaan ber-NTB,” tegas Politisi PDI-P ini. 

Kepala Ombudsman Perwakilan Provinsi NTB, Adhar Hakim menyampaikan, usia NTB ke-61 harus mampu memainkan peran pentingnya. Terutama sebagai fasilitator akselerasi pergerakan percepatan pembangunan di kota dan kabupaten. Untuk itu, kata Adhar, birokrasi Pemprov NTB harus mampu mendorong isu-isu strategis yang dapat berkaloborasi dengan kabupaten/kota. “Misalnya percepatan pertumbuhan investasi, modernisasi administrasi investasi berbasis one single submition (OSS),” ucap Adhar. 

Menurut Adhar, langkah tersebut penting dilakukan agar perkembangan investasi di Provinsi NTB, kabupaten dan kota linear dengan agenda nasional. Jangan sampai semuanya berjalan sendiri. NTB yang luas akan bisa diperbaiki dengan membangun sistem tata kelola koordinatif dan kaloboratif. Selain menghindari ketimpangan, juga dapat mempercepat eksekusi. “Dengan demikian proses pelayanan publik bisa lebih efektif, tidak saja di provinsi tapi juga kab dan kota. Yang penting itu, penataan birokrasi modern harus jadi acuan. Dan yang harus disadari, koordinasi juga akan mendukung tata kelola pendidikan yang mengembangkan konsep zonasi,” kata Adhar. 

Kalangan akademisi juga memberikan kritikan tajam pada momentum HUT NTB. Bahkan mulai membandingkan kepemimpinan Zulkieflimansyah dan Sitti Rohmi Djalilah (Zul-Rohmi), dengan masa TGB M Zainul Majdi. Akademisi dari Universitas Mataram Dr Wira Pria Suhartana mengatakan, pada masa TGB, program yang dijalankan memiliki konsep dengan jelas. Misalnya dalam program Akino, Adono, Absano, Pijar, BSS, Pengusaha baru, wisata dan lain-lain. “Semuanya terkonsep, dan TGB itu berusaha mengeksplor potensi daerah,” ujarnya. 

Dalam kepemimpinan Zul-Rohmi, konsep dan implementasi dinilai tidak jelas. Bahkan program wisata halal yang sudah dikenal dunia, tidak dilanjutkan dengan baik, bahkan seperti hilang. “Wisata halal itu sudah dapat penghargaan dunia 2015 dan 2016. Sekarang ada pengembangan wisata, tapi domain desa,” sebutnya. 

Wira menyarankan agar program yang pernah berjalan bisa tetap dilanjutkan. Daripada membuat program baru yang tanpa konsep seperti wisata medis atau medical tourism. “Maaf, buat saya pemerintahan sekarang tidak menarik untuk diikuti informasinya,” sindirnya. 

Sementara itu, Ketua LSM KASTA NTB Muhanan memiliki banyak harapan pada usia NTB saat ini. Mulai dari perbaikan dan peningkatan SDM, pembenahan birokrasi dan lain sebagainya. “Duo Doktor jangan hanya pintar dan cerdas sendiri, tapi harus membuat semua rakyat NTB juga pintar-pintar dan cerdas,” kata Muhanan. 

Dalam memimpin daerah untuk wujudkan NTB Gemilang, juga diingatkan untuk tidak mementingkan satu golongan saja. Baik itu suku tertentu, Ormas maupun tim sukses (timses) saat pilkada lalu. “Kami berharap beliau menjadi pemimpin milik semua rakyat NTB. Sementara selama ini kita menilai masih mengutamakan kelompok tertentu, mudah-mudahan kedepan tidak lagi,” ucapnya. (zwr) 

Dikutip dari : https://radarlombok.co.id/zul-rohmi-diminta-lebih-progresif.html