Jakarta - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar bersama Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri, menandatangani nota kesepahaman bersama antara Kemendes PDTT dengan KPK RI. Nota kesepahaman bersama itu berisi tentang kerja sama dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di desa, daerah tertinggal dan transmigrasi, di Kantor Kemendes PDTT.

Nota kesepahaman dibuat dalam rangka upaya pemberantasan tindak pidana korupsi untuk meningkatkan kinerja yang akuntabel, transparan, efektif dan efisien sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Adapun ruang lingkup dalam nota kesepahaman tersebut di antaranya meliputi pertukaran informasi data yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan kewenangan masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pencegahan tindak pidana korupsi, melakukan kegiatan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam rangka upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, pengkajian dan penelitian serta penyediaan narasumber dan ahli.

Usai penandatangan, Abdul Halim melaporkan pada 2020 ini Kemendes PDTT telah diberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk laporan keuangan pemerintah dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Karena kita memang betul-betul melakukan upaya pencegahan yang semaksimal mungkin. Di sini tiap bulan inspektorat memberikan laporan terkait kinerja dan berbagai hal di masing-masing ke Dirjenan sehingga sejak dini sudah bisa diketahui berbagai hal yang mengkhawatirkan bisa menimbulkan kerugian negara," katanya dalam keterangan tertulis, Selasa (14/7/2020).

Selain itu, ia juga menyampaikan terkait Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) dan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

"Alhamdulillah, laporan LHKASN dan LHKPN sudah 100 persen. Terdiri dari LHKASN sebanyak 1.329 ASN dan LHKPN sebanyak 856 pejabat," ucapnya.

Bukan itu saja, ia juga melaporkan terkait zona integritas. Dalam hal ini, Kemendes PDTT pada 2009 terdapat 6 unit kerja zona integritas meningkat menjadi 19 unit kerja zona integritas pada 2020.

"Dan tentu ini menjadi bagian dari komitmen kita untuk berbagai upaya pencegahan korupsi. Dengan kerja sama ini, mudah-mudahan kita diberikan satu kemudahan untuk trus berupaya agar seluruh keluarga besar Kemendes PDTT terjauhkan dari musibah korupsi di Indonesia," tuturnya.

Sementara itu, Firli Bahuri menyampaikan apresiasi kepada Kemendes PDTT yang telah mengembangkan pentingnya integritas di wilayah unit kerjanya. Menurutnya, korupsi itu terjadi karena banyak hal di antaranya orangnya serakah, karena ada kesempatan, karena kebutuhan, karena ancaman hukumannya rendah sehingga orang melakukan korupsi.

"Tetapi di samping itu, korupsi muncul karena kekuasaan, karena ada kesempatan dan kurangnya integritas. Jadi, betapa pentingnya zona integritas ini," kata dia.

Terkait dengan penandatangan, lanjutnya, KPK sangat terbuka kepada setiap kementerian dan lembaga dalam rangka kerja sama terkait dengan langkah-langkah pemberantasan korupsi, baik itu bersifat pendidikan masyarakat, pencegahan supaya tidak terjadi korupsi, pendidikan dan lain-lain.

"Khususnya Kemendes PDTT yang hari ini dilakukan penandatangan kerja sama. Kami siap untuk mendampingi dan kami siap untuk menjadi narasumber dan ahli. Hal yang penting adalah negara ini bebas dari korupsi," tukasnya.

Dalam penandatanganan ini turut dihadiri oleh Wakil Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Budi Arie Setiadi; Sekjen Kemendes PDTT, Anwar Sanusi; dan pejabat eselon satu lainnya di lingkungan Kemendes PDTT beserta seluruh pegawainya.

(prf/ega)

Berita ini sudah terbit di https://news.detik.com/berita/d-5093704/kemendes-pdtt-gandeng-kpk-berantas-korupsi-di-desa?_ga=2.253415113.1121580092.1594356163-180633148.1588893623